nusakini.com - Jakarta - Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi dengan Filipina terkait nasib 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang di sandera oleh kelompok yang mengaku Abu Sayyaf.

"Nasib sandera sekarang ini sedang ditangani oleh Pemerintah Filipina sehingga Indonesia harus menghormati upaya yang ditempuh Filipina," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Pemerintah Indonesia meminta jaminan dari Filipina untuk agar para WNI yang ditawan itu bisa segera dibebaskan. 

"Nah komunikasi yang intensif itu terus dilakukan dan kemarin saya juga berkoordinasi dengan Bu Menlu sudah ada langkah-langkah Kemenlu tapi belum bisa diumumkan kepada publik. Dan kami meyakini mudah-mudahan dengan approach ini segera terselesaikan," katanya. 

Terkait tuntutan uang tebusan yang diminta penyandera, Pramono menegaskan, Pemerintah Indonesia menolak untuk ditekan oleh pihak manapun.

"Yang jelas pemerintah tidak mau ditekan siapapun. Apalagi ini oleh para perompak, milisi, atau siapapunlah," kata Pramono. 

Ia mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mau membayar 50 juta peso seperti yang diminta oleh kelompok penyandera. 

Sebelumnya, berdasarkan laporan yang beredar, Abu Sayyaf meminta tebusan 50 juta peso atau setara Rp14,2 miliar, dengan tenggat pada 31 Maret 2016 untuk membebaskan 10 WNI yang disandera dalam Kapal Anand.(ab)